27 Tahun Reformasi, Aktivis Soroti Kemunduran dan Serukan Perlawanan terhadap Kekuasaan Koruptif
RNN.com - Jakarta – Dalam momentum 27 tahun Reformasi, sejumlah aktivis menyuarakan keprihatinan atas kemunduran yang dirasakan dalam kehidupan demokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pernyataan keras dilontarkan oleh salah satu tokoh reformasi 1998 yang menilai bahwa semangat perubahan yang pernah menyatukan mahasiswa dan masyarakat sipil kini mulai memudar.
“Kita mengalami kemunduran,” tegasnya dalam sebuah pernyataan terbuka. Ia mengingat kembali keberhasilan gerakan reformasi 1998 yang ditopang oleh keberanian dan militansi mahasiswa serta dukungan luas publik terhadap ide-ide perubahan. “Dulu, saat keruntuhan Soeharto, mahasiswa dan civil society bersatu. Evaluasi terhadap pemerintahan dilakukan secara radikal dan berani,” ujarnya.
Namun, ia menilai bahwa semangat reformasi yang dulu membara kini mengalami pelemahan. “Belakangan ini, kok 98 nggak ada gergetnya?” katanya. Meskipun sebagian aktivis tetap konsisten, ia mengakui ada pula yang berubah haluan dan menjadi pengkhianat terhadap semangat reformasi. Namun, ia percaya generasi baru akan muncul menggantikan mereka.
Menurutnya, pengkaderan generasi baru tidak hanya berlangsung di Jakarta, tapi juga menyebar ke berbagai daerah melalui jaringan masyarakat sipil yang tetap hidup. Ia juga menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi oleh lembaga penegak hukum. “Indeks korupsi kita masih merah. Banyak laporan masyarakat, termasuk laporan saya ke KPK, tidak ditindaklanjuti dengan serius,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menyebut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan adanya dugaan korupsi hampir Rp1.000 triliun sebagai bukti merajalelanya praktik koruptif. “Di depan mata kita, korupsi merajalela. Tapi KPK ke mana?” kritiknya.
Tokoh reformasi tersebut juga menantang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas. “Prabowo jangan hanya bicara soal cari sampai ke antah-berantah. Kalau tidak mampu, ya sama saja seperti mertuanya dulu,” katanya merujuk pada mantan Presiden Soeharto.
Ia menilai kekuasaan saat ini sangat transaksional, sehingga merusak upaya pemerintahan yang baik (good governance) dan sistem meritokrasi. “Kita sudah berada dalam episode kerusakan yang sistemik. Maka hanya dengan cara-cara yang cukup berani dan radikal perubahan bisa terjadi,” katanya.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan republik dari kekuasaan yang koruptif, oligarkis, dan tidak berpihak pada rakyat harus terus dilanjutkan. “Kami siap berdebat dengan Prabowo atau siapapun soal korupsi dan demokrasi. Republik ini harus diselamatkan,” pungkasnya.(Supriyadi)
