Pemerintah berencana mengimpor daging kerbau sebanyak 100.000 ton. Impor ini untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran 2025.
RNN.com - Jakarta – Pemerintah berencana mengimpor 100.000 ton daging kerbau guna memastikan ketersediaan pasokan daging menjelang Lebaran 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi tingginya permintaan masyarakat saat hari raya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa impor daging kerbau ini akan dilakukan melalui dua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan, yakni ID Food dan Perum Bulog.
“Impor daging kerbau sebanyak 100.000 ton ini akan ditugaskan kepada BUMN,” ujar Arief saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Arief juga menyebutkan bahwa impor daging kerbau ini merupakan tambahan dari keputusan sebelumnya terkait impor daging sapi sebanyak 180.000 ton. “Jadi totalnya nanti ada 180.000 ton daging sapi ditambah 100.000 ton daging kerbau,” jelasnya.
Lebaran 2025 yang diperkirakan jatuh pada akhir Maret membuat pemerintah harus segera mengamankan pasokan daging. "Dibutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk pengiriman, jadi keputusan ini diambil lebih awal agar stok mencukupi," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah terkait pelaksanaan impor daging kerbau ini.
Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk menunda penyaluran bantuan pangan berupa beras dari Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Keputusan ini bertujuan untuk membantu penyerapan gabah petani dengan harga yang lebih menguntungkan.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa langkah ini diambil agar harga gabah tetap stabil dan tidak mengalami penurunan drastis akibat kelebihan pasokan. "Kita tahan dulu distribusi bantuan pangan supaya harga gabah petani tetap di kisaran Rp6.500 per kilogram," ungkapnya.
Penundaan distribusi bantuan beras ini kemungkinan akan berlangsung hingga panen raya selesai, yang diperkirakan berlangsung hingga April 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), juga memastikan bahwa setelah panen raya selesai, bantuan beras akan kembali disalurkan. “Setelah panen selesai, distribusi beras akan kembali berjalan. Ini dilakukan agar harga jual gabah petani tetap menguntungkan,” kata Zulhas saat menghadiri Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas bagi pihak yang tidak menjalankan kebijakan penyerapan gabah ini. Ia bahkan menyatakan siap mencopot pimpinan Bulog di tingkat kabupaten jika tidak membeli gabah petani sesuai harga yang telah ditetapkan, yakni Rp6.500 per kilogram.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan petani dapat tetap terjaga menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025.
(Supriyadi)