Golkar Gelar Rakernas 2025, Bahas Implementasi Hasil Munas dan Dukungan untuk Pemerintah
RNN.com - JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2025 di kantor pusatnya yang berlokasi di Jalan Anggrek Neli, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pada Sabtu (8/2/2025).
Pembukaan Rakernas dihadiri oleh para petinggi partai serta seluruh anggota yang berjumlah 129 orang. Selain itu, turut hadir 102 anggota DPR RI Fraksi Golkar, 38 anggota DPRD, serta perwakilan dari organisasi sayap partai.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Rakernas ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang telah diselenggarakan pada Agustus 2024 ke dalam bentuk program kerja konkret.
"Rakernas ini bertujuan untuk menerjemahkan hasil-hasil Munas ke dalam program yang akan kami sosialisasikan ke tingkat provinsi dan kota," ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Sabtu.
Ia menegaskan bahwa Partai Golkar akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan Golkar dan Reformasi Sistem Politik
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga dalam aspek pembangunan dan kebijakan strategis. Ia menyoroti pentingnya reformasi sistem politik agar lebih efisien dan tidak membebani biaya tinggi.
"Kami tengah menyusun formulasi sistem politik yang lebih baik ke depan, agar tidak mahal tetapi tetap menjaga substansi nilai-nilai demokrasi," ungkapnya.
Momen Candaan di Tengah Rakernas
Dalam sesi pidato, terjadi insiden kecil ketika mikrofon yang digunakan Bahlil mengalami gangguan teknis. Saat menjelaskan hasil Munas dan komitmen Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo, tiba-tiba terdengar suara dengung dari pengeras suara, membuat para peserta Rakernas terkejut.
Beberapa kader yang hadir tampak penasaran dan berdiri untuk melihat langsung ke arah Bahlil. Namun, alih-alih terganggu, Bahlil justru merespons kejadian itu dengan candaan.
"Jangan-jangan belum ada yang dapat gas LPG 3 kg," ujarnya, yang langsung disambut tawa para kader.
"Biasanya kalau panitianya kayak begini, ini pasti aktivis KNI," tambahnya dengan nada bercanda.
Sebagai informasi, sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta agar polemik pemangkasan distribusi LPG 3 kg tidak dikaitkan dengan pihak mana pun. Ia menegaskan bahwa jika ada kesalahan, maka itu merupakan tanggung jawab pemerintah.
"Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Kalau ada kesalahan, itu kesalahan kami. Kalau ada kebenaran, itu adalah kebenaran pemerintah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Rakernas Partai Golkar 2025 ini diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang konkret untuk mendukung pemerintahan serta memperkuat konsolidasi internal partai di seluruh Indonesia.
(Supriyadi)
