Pelibatan Korem 033 Wira Pratama dalam Akselerasi PSN Rempang Eco-City Bertolak Belakang dengan Perintah Prabowo untuk Evaluasi PSN

Daftar Isi


RNN.com
- Pekanbaru, 15 Januari 2025—Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City kembali menuai penolakan dari masyarakat adat dan tempatan Rempang. Dalam upaya melanjutkan pembangunan, BP Batam kini melibatkan Komando Resor Militer (Korem) 033 Wira Pratama. Langkah ini dinilai berisiko memperburuk situasi di Rempang, yang sebelumnya diwarnai kekerasan oleh preman PT Makmur Elok Graha (MEG). Selain memperlihatkan pendekatan militeristik yang semakin menguat, tindakan ini bertentangan dengan instruksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengevaluasi PSN.

Ahlul Fadli, Manajer Kampanye WALHI Riau, mengkritik keras keputusan BP Batam. Menurutnya, pelibatan Korem menunjukkan cara negara memaksakan kebijakan melalui pendekatan kekerasan. "Kami menyayangkan keputusan BP Batam yang tetap memaksakan pembangunan PSN Rempang Eco-City meskipun situasi di Rempang belum kondusif. Pemerintah seharusnya mengevaluasi proyek ini dan meninggalkan pendekatan kekerasan agar tidak ada lagi korban," ujar Ahlul.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam setiap proyek pembangunan, termasuk PSN. “BP Batam masih menutup data penerima relokasi yang kami yakini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang wajib ada sebelum proyek dijalankan juga belum disediakan," tambahnya.

Ahlul mempertanyakan keterlibatan PT MEG dalam proyek ketahanan pangan yang akan digarap bersama BP Batam dan Korem. “Mengapa BP Batam tidak menggandeng masyarakat Rempang yang sudah memiliki pengalaman bertani dan berkebun? Mengapa justru melibatkan PT MEG? Hal ini patut dicurigai,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan BP Batam mengenai pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berencana mengevaluasi sejumlah PSN. “PSN Rempang Eco-City harus menjadi prioritas evaluasi karena tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Proyek ini justru mengancam identitas dan sumber penghidupan ribuan warga Rempang. Penolakan masyarakat tidak akan berhenti hingga PSN ini dihentikan,” tutup Ahlul.

(Supriyadi)