Harlah Ke-32, dr Ali Mahsun ATMO: Kembalikan Peran Penting PKL Indonesia Sebagai Mutiara Bangsa
RNN.com - Jakarta – Sejak masa pra-kemerdekaan, peran Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam perekonomian Indonesia telah terbukti menjadi kekuatan utama bangsa. Tidak hanya sebagai bagian dari sistem logistik dan intelijen perjuangan kemerdekaan, para pendiri bangsa juga kerap berdiskusi dan merumuskan strategi di warung-warung dan lapak PKL. Bahkan, dalam krisis ekonomi 1997/1998, 2008, serta saat pandemi COVID-19 melanda, PKL tetap bertahan dan menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Namun, hingga saat ini, keberadaan PKL masih kerap dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.
Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, menegaskan bahwa keberpihakan nyata Presiden Prabowo Subianto terhadap PKL harus menjadi momentum untuk mengembalikan mereka sebagai "mutiara bangsa". Dalam peringatan Harlah ke-32 Asosiasi PKL Indonesia yang digelar pada Rabu (29/1/2025) di PG Center Jakarta, ia menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak pada PKL agar dapat menjadi pilar utama dalam menyongsong puncak bonus demografi 2030.
"Jangan lupakan sejarah," ujar dr. Ali Mahsun mengutip Bung Karno. Menurutnya, peran PKL sebagai kekuatan ekonomi rakyat tidak bisa dihapus begitu saja. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan pengusaha besar dan konglomerat. Oleh karena itu, usaha PKL tidak boleh digusur atau dikuasai oleh pemilik modal besar, apalagi sampai menjadi korban dari perkembangan ekonomi digital yang tidak berpihak pada mereka.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk melindungi jutaan PKL, termasuk pedagang gerobak, kuliner jalanan, kopi keliling, serta lebih dari 4,1 juta warung kelontong dan 14 juta pedagang di 14.500 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Dengan dukungan teknologi digital dan metode super accelerated learning by doing, ia bertekad untuk menggerakkan pendampingan ekonomi rakyat agar mereka mampu berkembang dan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan bonus demografi 2030.
Untuk mencapai target 100 juta PKL-UMKM unggul, dr. Ali Mahsun menekankan pentingnya Cetak Biru 100 Juta PKL-UMKM Unggul yang mencakup satu rumah data terintegrasi, pendampingan dari hulu hingga hilir, serta sinergi antara pemerintah, swasta, industri, dan investasi. Ia mencontohkan keberhasilan BULOG pada tahun 1972 yang dalam waktu 12 tahun mampu membawa Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984.
Sebagai langkah nyata, dr. Ali Mahsun mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera membentuk Badan Perekonomian Rakyat Republik Indonesia (BPR RI) yang berada langsung di bawah kendali Presiden. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari bonus demografi, seperti meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah masyarakat miskin, serta melonjaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran pengurus Asosiasi PKL Indonesia untuk mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta bersinergi dengan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan bagi PKL dan UMKM.
"Dengan kebijakan yang tepat dan keberpihakan nyata, PKL akan menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri," pungkasnya.
(Supriyadi)