Supli Hayadi Soroti Dana Aspirasi Memintak Kejati Usut Dana Aspirasi Yang Tak Wajar
Daftar Isi
Bengkulu - Masyarakat, sangat membutuhkan dana aspirasi. Apalagi di Provinsi Bengkulu masih sangat banyak perlu pembangunan fisik, perlu sentuhan pemerintah dalam hal ini termasuk DPRD seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana infrastuktur dan banyak lagi. Seharusnya itu yang dilakukan dan bukan malah menjadikan sebagai dana publikasi yang sudah menjadi rahasia umum hanya sebagian media saja dan dugaan korupsi tersistem terjadi pada dana publikasi tersebut.
Fice Reli selaku aktivis mengatakan masyarakat sangat membutuhkan dana aspirasi di daerah dapil anggota DPRD tersebut karena sangat masih bnayak kami butuh pembangunan dan pembinaan kewirausaan, jika tidak mampu memberikan contoh program yang membangun atau program yang langsung ke masyarakat seperti tambal sulam jalan yang banyak berlobang , pengutan kewirausaan pemuda ,pengecatan tempat ibadah mulai dari gereja, masjid, kelenteng, pagar kuburan dan banyak lagi. ungkap nya
“Malahan masyarakat banyak pakai dana pribadi bukan dana pemerintah tapi kami bisa melaksanakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
di lain siai Supli juga mewanti-wanti agar aparat penegak hukum tidak asal panggil lalu masalah selesai. Dia berharap persoalan penggunaan dana aspirasi puluhan miliar di sekretariat DPRD provinsi diselesaikan secara hukum. Karena saya bersama masyarakat akan mengawal kasus tersebut. kata supli
“Harus sesuai dengan keinginan masyarakat, bukan keinginan pribadi,” .
Jika tidak berdasarkan usulan musrenbang, hal itu bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan anggaran, ungkap supli
Sebelumnya, masyarakat sudah melaporkan secara tertulis bahkan sudah mengadakan aksi demo di depan kejaksaan tinggi bengkulu meminta aparat penegak hukum mengusut penggunaan dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang mencapai puluhan miliar
“Dana milik masyarakat bukan milik pribadi. Harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah tidak benar, saya minta aparat penegak hukum segera periksa sampai tuntas,” ujar Supli ketua masyarakat bengkulu membangun
Desakan itu, kata supli, karena jelas bahwa dana aspirasi harus menyentuh kepada kebutuhan atau kepentingan masyarakat. maka itu wajar diusut karena lebih kental kepada kepentingan pribadi.
“Harus dipertangggungjawabkan dan Ketua MBM supli minta agar aparat penegak hukum segera periksa pihak sekretariat karena dana aspirasi tersebut berada di sekretariat DPRD sebagai dana publikas, Masyarakat tak rela kalau dana untuk rakyat dipakai untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Pewarta korwil RNN. com Pram/Tim
Editor Pimred RNN com Bahtum Bk
