Kaji Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir, Lemhanas RI Gelar FGD Dipolda Kalbar
Daftar Isi
Dari pantauan awak media, terlihat bahwa Gubernur Lemhanas RI menugaskan Tim Pengkajian di Wilayah Kalbar yang terdiri dari Deputi Pengkajian Strategik Prof Dr Ir Reni M M.P., Direktur Pengkajian Hankam dan Geografi Marsma Rolland D.G. Waha selaku Fasilitator, Tenaga Ahli Bidang Strategi Mayjend Benny Octaviar, M.D.A., CHRMP., Tenaga Ahli Bidang Ketahanan Nasional Marsda Hedezzul, S.Sos., Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Mayjend (Purn) Dr. I Gusti Putu Buana, S.A.P., M.Sc., Direktur Program dan Pengembangan Kajian Brigjen Mohamad Rohadi, S.Sos., Kasubdit Jian Geo dan Wasantara Kombespol Aditya Laksimada, S.IK selaku L.O, serta beberapa staf Lemhanas lainnya sebagai pendukung tim.
Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto, S.IK., M.H., dalam sambutannya membuka acara FGD menyampaikan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Malaysia yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat sehingga sangat mudah sekali untuk keluar masuk baik dari Malaysia maupun Indonesia dalam hal ini masyarakat Kalimantan Barat.
"Hal ini merupakan salah satu faktor timbulnya kejahatan Transnasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficing, penyelundupan barang-barang ilegal dan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba," kata Kapolda Kalbar.
"Untuk itu dengan adanya Kajian yang dilaksanakan oleh Lemhanas RI tentang Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir di wilayah hukum Kalimantan Barat, kami harapkan dapat memberikan dampak dan kontribusi positif dalam merumuskan strategi pemberantasan kejahatan transnasional di Kalimantan Barat," imbuhnya.
Deputi Pengkajian Strategik Prof Dr Ir Reni M M.P., selaku Ketua Tim juga dalam sambutannya mewakili Gubernur Lemhanas RI menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolda Kalbar dan para narasumber atas terselenggaranya acara Focus Group Discussion (FGD) di mapolda Kalbar sehingga pelaksanaan Kajian Tentang Strategi Pemberantasan Kejahatan Transnasional Yang Terorganisir dapat berjalan lancar.
Adapun setelah pembukaan, acara FGD dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kapolda Kalbar selaku narasumber beserta narasumber lainnya antara lain paparan Pangdam XII/ Tanjungpura yang diwakili oleh Irdam XII/Tanjungpura, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar digantikan oleh Bpk Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pontianak, Kakanwil Bea Cukai Kalbar, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak yang diwakili Kasi Intel dan Penindakan Imigrasi dan dari kalangan akademisi Prof. DR. H. Kamarullah, S.H., M.Hum., yang merupakan Guru Besar fakultas Hukum Univ Tanjungpura.
Setelah pelaksanaan FGD, Deputi Pengkajian Strategik Prof Dr Ir Reni M M.P., menyampaikan kepada awak media bahwa timnya melaksanakan kajian tentang transnasional crime yang terorganisir yang terbagi menjadi tiga yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO, perdagangan senjata dan Narkoba.
"Memang kami memilih untuk melaksanakan FGD di Kalimantan Barat, karena sebelumnya kami telah melaksanakan pengkajian yang panjang, pertama kami sudah melaksanakan FGD di Lemhanas untuk mencari informasi-informasi awal, kemudian kami sudah datang ke Kepulauan Riau yang berbeda demografi dan geografinya dengan Kalimantan, kemudian kami laksanakan lagi di Lemhanas RI FGD kedua, kemudian kami laksanakan lagi di Kalimantan Barat, setelah ini kami akan bawa kembali ke Lemhanas untuk dilaksanakan diskusi bersama pemangku kebijakan di Lemhanas RI dan akan mengundang para menteri dan yang mewakili untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di Kalimantan Barat," jelasnya.
Kapolda Kalbar dalam tanggapannya juga menyampaikan kepada awak media bahwa untuk langkah strategi polda kalbar dalam mengantisipasi meningkatnya kejahatan transnasional di setiap tahunnya, maka diperlukan layanan publik proaktif di perbatasan dan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas gakkum terhadap kejahatan transnasional.
"Untuk itu kami mencoba untuk mencari solusi guna menjembatani, menghubungkan dan meningkatkan koordinasi antara penegak hukum perbatasan polda kalbar, TNI dan stakeholder dan mitra didalam dan luar negeri melalui Border Trans Nasional Crime Liaison Office, sebagaai upaya pencegahan, deteksi dan penindakan terhadap kejahatan lintas batas secara cepat, efisien dan terkoordinasi," pungkasnya.
(PL. Lumbantoruan : Ka. Korwil RNN.com Prov.Kalimantan Barat)
