AP2L mendesak mendagri copot pj walikota Lubuklinggau
Daftar Isi
Ahmad Tarsusi(Wo Tose) selaku koordinator aksi (korlap) saat di hubungi via WhatsApp mengatakan, saya ketua sekaligus penanggung jawab AP2L besok selasa 21 Mei 2024 sekitar 50 orang gabungan Aliansi Pemuda Peduli Lubuklinggau akan mengadakan aksi damai di halaman kantor gubernur Sumatera Selatan dan langsung audiensi bersama Pj gubernur Sumsel kami mendesak Pj gubernur sumsel Segera mencopot H.Trisko Defriansyah Pj walikota Lubuklinggau, adapun tuntutan kami Aliansi pemuda peduli Lubuklinggau (AP2L) sebagai berikut.
1.Pj walikota Lubuklinggau saat ini gagal mempertahankan Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Atas laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Yang sudah diraih kota Lubuklinggau selama 12 kali Berturut turut Mengindikasikan adanya masalah dalam pengelolaan keuangan di Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Pj Walikota Lubuklinggau gagal Menurunkan angka stunting di kota Lubuklinggau yang sebelumnya pada Tahun 2023 hanya 9% kini di tahun 2024 naik menjadi 16% menandakan bahwa pj walikota Lubuklinggau tidak serius bahkan tidak peduli dalam menangani permasalahan stunting yang akan berpengaruh terhadap masa depan generasi penerus bangsa khususnya di kota Lubuklinggau
3. Administrasi kota Lubuklinggau yang terkesan carut marut dan terkesan tidak profesional
4. Pj Walikota Lubuklinggau di tengah banyak permasalahan yang terjadi justru sering melakukan perjalanan dinas Luar sehingga sulit di temui Pj Walikota Lubuklinggau juga jarang berada di kantor walikota dengan kegiatan yang tidak jelas.
5. Pj Walikota Lubuklinggau membuat program program kontoversi yang di nilai masyarakat hanya proyek.
Proyek mercusuar yang akan banyak menghabiskan anggaran namun tidak memiliki dampak langsung untuk ekonomi rakyat maupun infrastruktur yang berguna bagi masyarakat.
Kami Berharap Pj Gubernur Sumsel untuk segera memberikan rekomendasi atas pencopotan Pj Walikota Lubuklinggau kepada Kementerian Dalam Negeri RI dan meminta kepada Kemendagri RI untuk mencopot dan mengevaluasi kinerja Pj walikota Lubuklinggau yang dinilai telah gagal,”katanya.(Tim)
