Di Duga Bantuan Beras Presiden RI Tidak Tepat Sasaran, DPD Aliansi Keluarga Pers Indonesia Sumsel dan DPC OKU Timur Akan Segera Mempertanyakan Langsung Ke Pusat
Daftar Isi
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo membagikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram (kg) kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM),Jokowi meluncurkan program
bantuan beras 10 kg sejak bulan Maret 2023 lalu, ditujukan untuk menahan efek domino lonjakan harga beras yang terus terjadi sejak Agustus 2022.
Di kaitkan dengan bantuan beras oleh presiden Republik Indonesia, khususnya Wilayah Belitang menuai pertanyaan dan terkesan asal-asalan dan tidak tepat sasaran dan banyak warga yang tidak mendapatkan ber-asumsi pilih kasih.
Pasalnya sebagian warga yang tidak mendapatkan bantuan beras tersebut memang warga dengan nota bend tidak mampu ataupun miskin, yang lebih luar biasa lagi banyak dari kalangan warga yang mendapatkan bantuan dengan latar belakang mampu secara peninsial dan ekonomi.
Dari pantauan ketua AKPI kabupaten OKU Timur Ades Bela jaya di lapangan di beberapa hari yang lalu, semenjak di turunkannya batuan beras dari presiden RI gelombang pertama sampai gelombang ke dua nampak dari sejumlah peserta masyarakat kebanyakan orang mampu dan mempunyai sawah dan usia produktif.
"Ya nanti kita langsung laporkan ke pusat terkait masalah itu," jelas ketua DPD AKPI Sumsel Rhino Triyono.S.Kom,SH,C.IJ.
Kedati demikian menurut sebagian masyarakat dan aparatur Desa pembagian beras bantuan tersebut terkesan aneh dan ghaib (01/03/2024).
Saat di konfirmasi Silvi selaku kepala kantor Pos wilayah Belitang yang kedua kalinya untuk menanyakan terkait ke jelasan beras bantuan yang di salurkan ke pemerintah Desa masing, dia mengatakan "kami tidak tau menahu dan kami hanya menjalankan tugas apa yang menjadi ketentuan kepala pos kami di Batu Raja," ungkapnya.
"Bila bapak mau tau kejelasannya coba konfirmasi ke dinas ketahanan pangan dan kantor pos pusat yang ada di Batu Raja," Sambung Silvi.
Di tempat yang berbeda salah satu perwakilan masyarakat inisial (P) memaparkan kepada media portal ini "saya gak bisa ngomong lagi pak, Data pembagian beras bantuan dari presiden itu dapat dari mana, saat saya cek di DTKS banyak yang belum terdaftar dan tau-tau turun bantuan," jelas (P)
Lanjut dia mengatakan kayak Dinas ketahanan pangan itu dapat data dari mana betul, saya mau bertanya gak ada tempat bertanya, Sambungnya.
Kasihan sama kades dan perangkat lainnya di isukan warga yang memang pantas mendapatkan bantuan (miskin) pilih kasih, Padahal mereka juga gak tau menahu tiba-tiba muncul bantuan dari ketahanan pangan, ungkapnya.
Beda Lagi menurut salah satu perangkat Desa terkait data ataupun kejelasan data dari Dinsos itu jelas, Seluruh Kasi kesra pegang Aplikasi Siks NG untuk daftarkan warga yang butuh bantuan, kalau ada warga yang mampu atau mapan yang dapat bantuan bisa kita keluarkan kalau alasannya Pas, Balasnya.
(P) mengharapakan kedepannya program ini di hentikan karena menurutnya tidak lah tepat sasaran karna yang mendapatkan batuan banyak warga yang mampu bahkan ada yang atas nama sudah meninggal dunia pun masih dapat bantuan, cetusnya
Dan ke depannya tolong bener-bener di data agar tepat sasaran karna semua itu RT lah yang tau di lapangan kondisi warganya "jangan asal tembak tau-tau bantuan keluar, apalagi ongkos angkut di beban kan ke pemerintah Desa Sopir minta ongkos," tutupnya.
Pewarta Kabiro RNN. com : Indra
Editor Pimred RNN : com : Bahtum BK, SH
